Tugas Vclass 3 mata kuliah sistem informasi perbankan

Pretest

Sejarah Bank Indonesia

Bank Indonesia (BI) berasal dari De Javasche Bank N.V yang merupakan 
Bank pemerintah Belanda yang didirikan pada tanggal 10 Oktober 1827. 
Pada tanggal 6 Desember 1951 dinasionalisir pemerintah Republik 
Indonesia dengan UU. 24 tahun 1951. Dengan Penetapan Presiden No 17
tahun 1965, BI bersama Bank Koperasi Tani dan Nelayan, bank Negara 
Indonesia dan Bank Tabungan Negara dilebur menjadi Bank Negara
Indonesia BNI Unit 1 ◊ Bank Sirkulasi, Bank Sentral dan Bank Umum Bank 
Sentral dikukuhkan dengan UU No 13 1968 di perkuat dengan UU No 23
tahun 1999. Bank Sentral merupakan bank yang mengatur berbagai kegiatan 
yang berkaitan dengan dunia perbankan dan dunia keuangan di suatu negara. 
Bank Sentral berpusat di Ibu Kota Negara, Jakarta, dan dibantu dengan 
Kantor Cabang diseluruh wilayah Indonesia (biasanya Ibu kota propinsi).

*Sumber lain

Kembali di era pemerintahan Hindia-Belanda, De Javasche Bank didirikan 
tepatnya pada tahun 1828. De Javasche Bank bertugas mencetak dan mengedarkan 
uang. Kira-kira satu abad kemudian, tepatnya pada tahun 1953, Bank Indonesia 
dibentuk dengan menggantikan fungsi dan peran De Javasche Bank. 
Sebagai bank sentral, Bank Indonesia saat itu memiliki tiga fungsi utama 
yaitu di bidang perbankan, moneter, dan sistem pembayaran. Selain itu, 
Bank Indonesia juga diberi wewenang untuk melakukan fungsi bank komersial
sebagaimana pendahulunya.

Lima belas tahun kemudian pemerintah menerbitkan Undang-Undang 
Bank Sentral yang isinya  mengatur tentang tugas serta kedudukan 
Bank Indonesia. Undang-Undang ini tentunya juga sebagai pembeda atas 
bank-bank lain yang melakukan fungsi komersial. Setelah diterbitkan 
Undang-Undang tersebut, Bank Indonesia juga memiliki tugas tambahan 
yaitu membantu pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Pada tahun 1999 Bank Indonesia memasuki era baru dalam sejarah sebagai 
Bank Sentral independen yang memiliki tugas dan wewenang untuk mencapai 
dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tugas tersebut ditetapkan dalam 
Undang-Undang No. 23 Tahun 1999.Setelah itu, beberapa amendemen  
Undang-Undang Bank Indonesia dilakukan. Pertama pada tahun 2004, 
UU Bank Indonesia diamendemen dengan konsentrasi pada aspek 
penting yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang 
Bank Indonesia. Amendemen selanjutnya yaitu pada tahun 2008 ketika 
pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 1999. Dalam perubahan 

tersebut ditegaskan bahwa Bank Indonesia juga berperan sebagai bagian 
dari upaya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Perubahan Undang-Undang tersebut
ditujukan untuk mewujudkan ketahanan perbankan secara nasional untuk 
menanggulangi krisis global melalui peningkatan akses perbankan terhadap 
layanan pembiayaan jangka pendek dari BI.

Postest

Tugas dan Tujuan Bank Indonesia

Bank Indonesia memiliki satu tujuan tunggal dan tiga pilar utama dalam 
mendukung tercapainya tujuan tunggal tersebut. Mengingat peran dan 
kapasitasnya sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia mengemban amanat 
untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dalam menjaga 
kestabilan nilai rupiah Bank Indonesia melakukan dua hal yaitu:

• Menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa
• Menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain
• Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
• Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
• Mengatur dan mengawasi bank

Untuk mengukur aspek pertama bisa dilihat melalui laju perkembangan 
inflasi, sedangkan aspek kedua bisa dilihat dari nilai tukar rupiah terhadap 
mata uang negara lain. Dengan satu tujuan tunggal tersebut, diharapkan 
Bank Indonesia dapat memfokuskan langkah serta memperjelas batasan-batasan 
tanggung jawab yang harus dilakukan. Oleh karena itu, masyarakat 
maupun pemerintah dapat dengan mudah melihat bagaimana kinerja Bank Indonesia.

Dalam mensukseskan tujuan tunggal Bank Indonesia, yaitu memelihara nilai rupiah,
maka Bank Indonesia memiliki tiga pilar utama yang sekaligus juga menjadi bidang 
jangkauan tugasnya. Tiga Pilar tersebut adalah:

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
3. Menjaga stabilitas sistem keuangan

Tugas Vclass 2 mata kuliah sistem informasi perbankan

Pretest

SEJARAH KLIRING DI INDONESIA

Perjanjian yang menyangkut sistem perhitungan penyelesaian hutang piutang 
melalui mekanisme kliring untuk pertama kali terjadi di Indonesia pada tanggal 
15 Februari 1909 antara 6 (enam) bank utama di Jakarta (saat itu bernama Batavia). 
Sistem ini dirasakan sangat bermanfaat dalam memperlancar serta mempermudah 
perhitungan antar bank. Enam bank utama yang menyelenggarakan perjanjian sistem 
perhitungan kliring ini adalah Nederlandsche Handel Mij Factorij, De Hongkong 
& Shanghai Banking Corp, De

Chartered Bank of India Australia & China, De Nederderlandsch Indische 
Escompto Mij, De Nederlandsch Indische Handelsbank, dan De Javasche 
Bank. Perhitungan kliring pada saat itu dilaksanakan oleh pihak ketiga yaitu di 
gedung Fa. Rijnst & Vinju dibawah pimpinan E. Th. Kal. Adapun perkembangan 
kegiatan kliring dapat digambarkan sebagai berikut;

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank 
Sentral pada waktu itu, pada Pasal 30 butir a. diatur bahwa Bank Indonesia 
membina perbankan dengan jalan memperluas, memperlancar dan mengatur 
lalu lintas pembayaran giral dan menyelenggarakan kliring antar bank. Sesuai 
amanat Undang-undang dimaksud penyelenggaraan kliring antar bank oleh Bank 
Indonesia (untuk selanjutnya disebut Penyelenggara) telah diatur lebih lanjut 
dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 14/35/Kep/Dir/UPPB dan 
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/8/UPG masing-masing tertanggal 10 
September 1981 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal.

Pada awalnya, pelaksanaan kliring di Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia 
dilaksanakan secara manual, yaitu suatu sistem perhitungan antar bank dimana 
pelaksanaan fungsi yang meliputi perhitungan, pembuatan daftar, pemilahan, 
pengecekan, penyesuaian dan distribusi warkat kliring dilakukan secara manual, 
baik oleh penyelenggara maupun oleh bank peserta kliring. Dalam perkembangannya, 
sejalan dengan meningkatnya transaksi perekonomian nasional khususnya di Jakarta 
dan kota-kota besar lainnya di Indonesia yang antara lain ditandai dengan 
meningkatnya jumlah bank/kantor peserta kliring serta kuantitas maupun volume 
warkat kliring yang dikliringkan, sistem penyelenggaraan kliringpun menjadi sangat 
penting untuk ditingkatkan atau dikembangkan demi efektivitas dan efisiensi 
pelaksanaan kliring.

Khusus di wilayah kliring Jakarta, pertumbuhan baik jumlah warkat kliring 
maupun nilai nominal rata-rata 6% per tahun, menyebabkan penyelenggaraan 
kliring secara manual menjadi tidak efektif dan efisien lagi. Pada tahun 1990 
dilakukan perubahan sistem penyelenggaraan kliring lokal Jakarta dari sistem 
manual menjadi sistem otomasi kliring. Sistem Otomasi adalah sistem perhitungan 
antar bank dimana pelaksanaan fungsi-fungsi kliring seperti pemilahan, perhitungan, 
pembuatan laporan dll, dilakukan oleh Penyelenggara dengan bantuan perangkat 
komputer, sedangkan pemilahan warkat dilakukan dengan bantuan mesin 
baca pilah (reader sorter) yang dapat memilah +/- 1.000 (seribu) warkat 
per menit secara otomatis. Sementara itu di beberapa kota lain yang warkat 
kliringnya relatif cukup banyak dilakukan perubahan sistem kliring dari 
sistem manual menjadi sistem semi otomasi kliring lokal (SOKL). 
SOKL adalah sistem perhitungan antar bank dimana penggabungan data, 
pembuatan daftar dan laporan serta bilyet saldo kliring dilakukan oleh 
Penyelenggara secara komputerisasi, sedangkan kegiatan pengecekan, 
penyesuaian dan distribusi warkat kliring dilakukan oleh masing-masing 
bank peserta kliring secara manual.

Di tempat-tempat yang tidak terdapat kantor Bank Indonesia dimana 
jumlah bank dan volume warkat kliring relatif cukup banyak, penyelenggaraan 
kliring umumnya dilakukan oleh bank pemerintah atau bank pembangunan 
daerah yang ditunjuk oleh Bank Indonesia berdasarkan kesediaan dan 
kesiapan teknis maupun non teknis. Kebijakan ini ditempuh agar sistem 
pembayaran yang efektif dan efisien melalui kliring tidak saja dinikmati 
oleh masyarakat di kota-kota besar melainkan mencakup pula transaksi-transaksi 
masyarakat melalui perbankan di kota-kota yang relatif kecil dan atau 
jauh dari pusat-pusat bisnis. Dewasa ini. penyelenggaraan kliring di Indonesia 
yang dilakukan oleh Bank Indonesia meliputi 1 kota dengan sistem elektronik 
(Jakarta), 3 kota dengan sistem otomasi kliring (Surabaya, Medan dan Bandung), 
dan 34 kota dengan SOKL. Sedangkan penyelenggaraan kliring yang 
dilakukan oleh penyelenggara yang bukan merupakan Bank Indonesia 
meliputi 23 kota dengan SOKL dan 41 kota dengan sistem kliring secara 
manual. Semakin meningkatnya jumlah warkat kliring dari waktu ke 
waktu menyebabkan meningkatnya tekanan-tekanan dalam kegiatan 
proses warkat kliring baik di bank peserta kliring maupun di Penyelenggara. 
Hal tersebut diakibatkan adanya keterbatasan kemampuan sarana 
kliring yang ada dibandingkan dengan peningkatan jumlah warkat kliring. 
Pada gilirannya hambatan-hambatan dalam proses warkat kliring tersebut 
menyebabkan terjadi keterlambatan dalam setelmen dan penyediaan informasi 
hasil kliring.

Sebagaimana diketahui, gangguan yang terjadi dalam sistem pembayaran 
sangat berpotensi untuk memperlemah dan mengurangi kepercayaan 
masyarakat terhadap bank. Gangguan tersebut dapat pula merugikan 
lembaga lain yang terkait sehingga dapat menimbulkan efek negatif yang 
berantai (systemic risk).Untuk itu, sesuai dengan acuan pokok pengembangan 
sistem pembayaran nasional (Blue Print Sistem Pembayaran Nasional Bank 
Indonesia;1995) yang antara lain memuat visi, kerangka kebijakan dan 
langkah-langkah yang perlu dikembangkan dalam menciptakan sistem 
pembayaran nasional yang lebih efektif, efisien, handal dan aman, maka 
pada tahun 1996 konsep penyelenggaraan kliring lokal secara elektronik 
dengan teknologi image mulai dikembangkan oleh Urusan Akunting dan 
Sistem Pembayaran Bank Indonesia. Pada tanggal 18 September 1998, 
Bank Indonesia mencatat sejarah baru dalam bidang sistem pembayaran 
dimana untuk pertama kalinya di Indonesia diresmikan penggunaan Sistem 
Kliring Elekronik Jakarta (SKEJ) oleh Gubernur Bank Indonesia, 
DR. Syahril Sabirin. Dengan sistem elektronis ini informasi warkat kliring 
dikirim secara elektronis dan on-line dari Terminal Peserta Kliring (TPK) ke 
terminal penyelenggara (Sistem Pusat Komputer Kliring Elektronik/SPKE) 
melalui Jaringan Komunikasi Data (JKD). Sementara itu fisik warkat itu sendiri 
tetap diserahkan ke Bank Indonesia untuk dipilah oleh mesin baca-pilah 
berdasarkan bank tertuju. Perhitungan kliring dan bilyet saldo kliring dilakukan 
oleh Bank Indonesia berdasarkan data elektronis yang dikirim bank-bank 
peserta yang kemudian dicetak dalam bentuk laporan dan didistribusikan kepada 
bank bersama-sama dengan warkat yang telah dipilah oleh mesin baca-pilah. 
Sedangkan Kliring Pengembalian tetap menggunakan sistem SOKL. Pada awal 
implementasi, jumlah peserta yang ikut serta dalam kliring elektronis masih 
terbatas kepada 8 peserta kliring (BRI, BDN, BII, BCA, B.Bali, Deutsche Bank, 
Standard Chartered Bank dan Citibank) dan 2 peserta intern dari Bank Indonesia 
(Bagian Akunting Thamrim dan Bagian Akunting Kota). Keikutsertaan kantor-kantor 
bank dalam penyelenggaraan kliring elektronis dilakukan secara bertahap 
sesuai dengan kesiapan teknis masing-masing peserta. Bagi kantor-kantor bank 
yang belum menjadi anggota SKEJ, perhitungan kliring tetap menggunakan 
sistem otomasi. Penerapan sistem kliring elektronik secara menyeluruh baru 
diterapkan pada tanggal 18 Juni 2001.

Tujuan Kliring

1. memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral.
2. perhitungan penyelesaian utang piutang dapat dilakukan dengan lebih mudah
   , aman dan efisien .
3. salah satu pelayanan bank kepada nasabah

Manfaat Kliring

1. Bagi Bank Indonesia

a. Efisiensi waktu dan biaya, khususnya dalam hal :

1) operasional kliring dengan ditiadakannya fisik warkat kredit;

2) maintenance aplikasi kliring dengan digunakannya sistem yang terintegrasi  
di seluruh wilayah kliring.

b. Tersedianya jangkauan transfer antar bank melalui kliring yang lebih luas 
dengan  diakomodirnya kliring antar wilayah untuk transfer kredit.

c. Memenuhi prinsip-prinsip manajemen risiko dalam penyelenggaraan kliring 
yang bersifat multilateral netting sesuai dengan Core Principles yang dikeluarkan 
oleh Bank for International Settlement (BIS).

2. Bagi Bank

a. Efisiensi biaya operasional bank dalam pencetakan dan proses administrasi

   warkat kredit.

b. Semakin luasnya jangkauan layanan bank kepada nasabah.

Istilah dalam Kliring

* Tolakan kliring, <-> tolakan atas warkat

* Postdated Cheque, <-> tanggal Cek/BG belum jatuh tempo (Titipan)

* Cross Clearing, <-> Penarikan cek melalui kliring atas beban dana yang diharapkan
 akan diterima  penarik dari setoran cek bank lain

* Call Money, <-> pinjaman bagi bank yang kalah kliring (maks 7 hr).

Postest

Warkat yang dikliring kan

*Cheque bank lain

*Bilyet Giro bank lain

*Surat perintah bayar lain

*Penerbitan wesel Kesemua warkat dinyatakan dalam mata uang rupiah 
dan bernilai nominal penuh

Proses penyelesaian warkat-warkat kliring di lembaga kliring (dilihat dari sisi bank)

*Kliring Keluar, membawa warkat kliring ke lembaga kliring 
(Nota debet/kredit keluar)

*Kliring Masuk, menerima warkat kliring dari lembaga kliring 
(Nota debet/kredit masuk)

*Pengembalian Kliring, pengembalian warkat yang tidak memenuhi 
syarat yang telah ditentukan.

Alur Kliring :

1. Tn. A bertransaksi dengan Tn B
2. Tn. A memberikan Cek pada Tn B
3. Tn. B sebagai nasabah Bank ‘XYZ’ melakukan setoran kliring di 
   Bank ‘XYZ’ dan Bank ‘XYZ’ mengirimkan Warkat (Nota Debet <-> ND Keluar) 
   kepada Lembaga Kliring
4. Lembaga Kliring akan meneruskan Warkat kepada Bank 
   ‘ABC’ (Nota Debet <-> ND Masuk)
5. Setelah proses pengecekan dan cek dinyatakan syah, maka dilakukan 
   di informasikan (kliring retur )kepada Lembaga kliring untuk mendebet 
   rekening Bank ‘ABC’ di BI dan di kredit ke rekening Bank ‘XYZ’
6. Penyampaikan hasil kliring kepada Bank ‘XYZ’ dan pihak Bank akan 
   mengkredit rekening Tn B

Tugas Vclass 1 mata kuliah sistem informasi perbankan

Pretest

1. Kredit dengan jaminan Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu 
   jaminan berupa:

• barang berwujud : rumah, mobil, barang dagangan
• barang tidak berwujud : promis, obligasi,saham - orang tertentu

2. Kredit tanpa jaminan Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan 
   barang atau orang tertentu, karena pihak bank melihat loyalitas calon 
   debitur. Contoh :

• SK Pengangkatan Pegawai
• Ijasah

Postest

Analisa kredit adalah suatu teknik analisa untuk mengambil keputusan kredit 
dalam situasi kondisi yang tidak menentu dan banyaknya informasi yang tidak 
lengkap. Analisa kredit adalah kajian yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan 
dari suatu permasalahan kredit. Melalui hasil analisa kreditnya, dapat diketahui 
apakah usaha nasabah layak (feasible), marketable (hasil usaha dapat dipasarkan)
dan profitable (menguntungkan) serta dapat dilunasi tepat waktu.

Analisa kredit sering disebut juga sebagai suatu seni karena : 

a. Bukan merupakan analisa akademis saja

b. Meramalkan masa depan yang penuh ketidak pastian.

c. Mendeteksi watak seseorang

d. Memilih alternatif-alternatif

Analisa kelayakan kredit mencakup 5 C dan 7 P :

• Analisa 5 C adalah :

•Character <-> menilai sifat, atau watak dari calon debitur

•Capacity <-> kemampuan calon debitur

•Capital <-> permodalan

•Collateral <-> nilai jaminan baik fisik / non fisik

•Condition <-> kondisi perekonomian.

• Analisa 7 P adalah :

•Personality <-> sifat (kepribadian) dari calon debitur

•Party <-> modal, loyalitas dan karakternya

•Perpose <-> tujuan mengambil kredit

•Prospek <-> melihat usaha dimasa datang

•Payment <-> pengembalian kreditnya

•Profitability <-> kemampuan mencari keuntungan

•Protection <-> jaminan perlindungan